Muara Tebo - Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Muara Tebo merilis laporan realisasi penyerapan DIPA yang bersumber dari dana APBN yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).

Adapun data yang diperoleh langsung redaksi jurdilaga dari Sekretaris PA Muara Tebo, Hoiriah, S.Ag., M.H., menempatkan PA Muara Tebo menjadi satker yang telah merealisasikan anggaran operasional dan belanja (DIPA 01) mencapai angka 19,95 % dan anggaran sidang keliling dan prodeo (DIPA 04) dengan realisasi 17,29 %.

Sekretaris PA Muara Tebo yang ditemui redaksi jurdilaga disela kesibukannya, Senin (11/04/2022), membenarkan bahwa secara umum penyerapan anggaran di satker PA Muara Tebo hingga akhir Maret 2022 sudah mencapai angka rata-rata.

“Ya, pada saat ini penyerapan aggaran yang berasal dari DIPA 01 dan DIPA 04 sudah maksimal kami lakukan, saya optimis diakhir tahun 2022 penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal,” tandasnya. (umay/jurdilaga PA Muara Tebo-PTA Jambi)

Muara Tebo – Beberapa minggu terakhir sejak 14 Maret 2022 yang lalu Ketua PA Muara Tebo, Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang dilaksanakna dengan dua tahap yakni tahap pertama dilaksanakan secara online dan tahap kedua yang dilaksanakan secara tatap muka. 

Pria yang sebelumnya berhasil membawa PA Sarolangun meraih WBK ini mengikuti pelatihan sertifikasi ekonomi syari’ah bersama 80 orang peserta lainnya yang berasal dari 22 wilayah di Indonesia.

Keikutsertaan Ketua PA Muara Tebo dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syari’ah ini berdasarkan surat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor 379/BLD.3/Dik/S/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia.

Untuk diketahui bahwa pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah ini mutlak diperlukan oleh hakim pengadilan agama, mengingat semakin berkembangnya bisnis keuangan dan ekonomi yang berbasis syari’ah dan manakala permasalahan bisnis syari’ah tersebut memunculkan sengketa yang penyelesaiannya disepakati di Pengadilan Agama, maka hakim-hakim yang menangani perkara ekonomi syariah tersebut adalah hakim yang sudah bersertifikat.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma  Nomor 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Perkara ekonomi syari’ah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Informasi terakhir hingga Jum'at (8/4/2022) Ketua PA Muara Tebo masih berada di Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI untuk mengikuti pelatihan ekosyar yang jadwalnya akan tuntas 13 April 2022 mendatang. (umay/Jurdilaga PA Muara Tebo-PTA Jambi)