Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Muara Tebo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Tebo

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Bungo-Tebo KM 12 Muara Tebo Prop. Jambi 37571 Indonesia

Telepon: 0744-21560 Faks: 0744-21560 E-mail: pa.muaratebo@gmail.com

Logo Artikel

57 PERESMIAN 56 GEDUNG PENGADILAN DI PONTIANAK

Ketua MA Resmikan 56 Gedung Pengadilan

Pontianak l badilag.net

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Harifin A Tumpa, meresmikan beroperasinya 56 gedung pengadilan di empat lingkungan peradilan se-Indonesia sekaligus meresmikan tiga gedung PN baru. Peresmian ini dilakukan di Pengadilan Agama-PTUN-Militer yang terintegrasi di Pontianak, Kamis (25/3/2010).

“Kami berharap, dengan menempati kantor baru, aparat peradilan lebih memaksimalkan kinerjanya,” ujar Ketua MA, di hadapan hadirin yang terdiri dari Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Muda, para Hakim Agung, para pejabat Eselon I dan II MA, Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, perwakilan DPRD, dan undangan lainnya.

Ketua MA menyatakan, peresmian gedung sejumlah pengadilan ini harus disyukuri. Sebab, belum semua daerah di Indonesia mempunyai gedung pengadilan sendiri. "Lebih dari 30 daerah yang belum punya, baik pengadilan negeri maupun agama," kata Harifin A Tumpa.

 


Ketua MA menyalakan sirine sebagai pertanda diresmikannya 56 gedung pengadilan baru se-Indonesia.

Karena itu, lanjut dia, MA akan terus berupaya agar setiap kabupaten/kota mempunyai pengadilan untuk melayani pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Pada kesempatan ini, Ketua MA juga kembali mengingatkan pentingnya memerangi praktik penyimpangan di pengadilan. “Jangan sampai di lingkungan peradilan ada markus (makelar kasus—red) yang membawa citra buruk bagi Mahkamah Agung,” tandasnya.

Selain itu, ketua MA juga berpesan agar melaporkan pihak-pihak tertentu yang melakukan penipuan dengan mengatasnamakan hakim atau pegawai pengadilan. Caranya dengan memanfaatkan layanan pengaduan yang disedikan di website MA.

Ketua MA megajak semua pihak untuk memerangi 'markus' demi menjaga citra peradilan

Alokasi Anggaran 2009

Sekretaris MA, Rum Nessa, dalam laporannya mengatakan bahwa selama 2009 MA mengalokasikan anggaran sebesar Rp340 miliar untuk 361 satuan kerja di lingkungan peradilan umum. Dana itu untuk membangun 36 gedung PN, merehab 31 gedung PN, membangun 91 unit rumah dinas, merehab 159 unit rumah dinas dan pengadaan kendaraan operasional 27 mobil bagi 8 satuan kerja.

“Namun dari 36 satuan kerja, yang sudah selesai pembangunannya baru sembilan gedung satuan kerja,” beber Sekretaris MA.

Kepada lingkungan peradilan agama, MA mengalokasikan dana Rp336 miliar untuk 372 satuan kerja. Dana tersebut untuk membangun 64 gedung PA, merehab 10 gedung PA, membangun 50 unit rumah dinas, dan merehab empat unit rumah dinas. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk pembelian kendaraan operasional roda empat 29 unit serta pembelian tanah untuk 15 satuan kerja.

“Untuk peradilan agama difokuskan untuk pembangunan gedung baru mengingat selama ini belum sesuai dengan standar MA,” ungkap Sekretaris MA.

Gedung PA Kelas I-A Pontianak yang baru saja diresmikan ini adalah salah satu hasil pembangunan yang dilakukan MA selama tahun anggaran 2009.

Sementara itu, untuk lingkungan PTUN, MA mengalokasikan anggaran sebesar Rp21 miliar untuk 30 satuan kerja. Dana sejumlah itu untuk membangun empat gedung PTUN, merehab tiga PTUN, membangun empat rumah dinas, merehab tiga rumah dinas, dan pengadaan tiga unit kendaraan operasional.

Sedangkan untuk peradilan militer, MA mengalokasikan belanja modal Rp25,8 miliar. Dana sebesar itu untuk 23 satuan kerja.

Untuk tahun anggaran 2010 ini, anggaran untuk belanja modal menurun. MA hanya mengalokasikan dana sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan gedung di empat lingkungan peradilan. “Dana tersebut untuk membangun 16 unit gedung kantor tahap pertama," ujarnya.

Daftar 56 Gedung Kantor Pengadilan yang diresmikan:

Pengadilan Militer Tinggi - 11 Jakarta
Pengadilan Militer II - 08 Jakarta
Pengadilan Miiter II - 11 Yogyakarta
Pengadilan Militer Tinggi - I Medan
Pengadilan Militer I - 05 Pontianak
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Pengadilan Agama Cianjur
Pengadilan Agama Bogor
Pengadilan Agama Magelang
Pengadilan Agama Salatiga
Pengadilan Agama Tegal
Pengadilan Agama Pekalongan
Pengadilan Agama Kudus
Pengadilan Agama Rembang
Pengadilan Agama Demak
Pengadilan Agama Surakarta
Pengadilan Agama Yogyakarta
Pengadilan Agama Bangil
Pengadilan Agama Tulung Agung
Pengadilan Agama Mojokerto
Pengadilan Agama Tangerang
Pengadilan Agama Sidempuan
Pengadilan Agama Kisaran
Pengadilan Agama Kabanjahe
Pengadilan Agama Bukittinggi
Pengadilan Agama Muara Labuh
Pengadilan Agama Padang Panjang
Pengadilan Agama Sijunjung
Pengadilan Agama Painan
Pengadilan Agama Kayu Agung
Pengadilan Agama Muara Enim
Pengadilan Agama Bangko
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Pengadilan Agama Sambas
Pengadilan Agama Banjar Baru
Pengadilan Agama Pelaihari
Pengadilan Agama Kandangan
Pengadilan Agama Amuntai
Pengadilan Agama Pangkalan Bun
Pengadilan Agama Buntok
Pengadilan Agama Sampit
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Pengadilan Agama Mataram
Pengadilan Agama Tabanan
Pengadilan Agama Singaraja
Pengadilan Agama Waingapu
Pengadilan Agama Lewoleba
Pengadilan Agama Watansoppeng
Pengadilan Agama Jeneponto
Pengadilan Agama Bantaeng
Pengadilan Agama Bulukumba
Pengadilan Agama Palopo
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

3 Kantor Pengadilan Tingkat Pertama yang diresmikan Beroperasi:

Pengadilan Negeri Masamba
Pengadilan Negeri Malili
Pengadilan Negeri Labuhan Bajo

(hermansyah/berbagai sumber)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas