Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Muara Tebo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Tebo

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Bungo-Tebo KM 12 Muara Tebo Prop. Jambi 37571 Indonesia

Telepon: 0744-21560 Faks: 0744-21560 E-mail: pa.muaratebo@gmail.com

Logo Artikel

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN AGAMA

Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara  yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu  dan mengenai golongan rakyat tertentu.  Dalam struktur 0rganisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama  ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada   instansi  Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah,  dan ekonomi syariah.

Fungsi:

  • Melakukan pembinaan terhadap pejabat strykturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
  • Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas