Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Muara Tebo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Tebo

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Bungo-Tebo KM 12 Muara Tebo Prop. Jambi 37571 Indonesia

Telepon: 0744-21560 Faks: 0744-21560 E-mail: pa.muaratebo@gmail.com

Logo Artikel

91 ARTIKEL

Realisasi Anggaran Tahun 2018 :

1. Januari

2. Februari

3. Maret

4. April

5. Mei

6. Juni

7. Juli

8. Agustus

9. September

10. Oktober

11. Nopember

12. Desember


SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

A.

Disampaikan secara tertulis

 

1.

Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor ;

 

2.

Pelapor dianjurkan menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung RI. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dan dapat ditindaklanjuti ;

 

3.

Dalam hal pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan ;

B.

Menyebutkan informasi dengan jelas

 

1.

Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai :

 

a.

Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat terlapor bertugas ;

 

b.

Perbuatan yang dilaporkan ;

 

c.

Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara ;

 

d.

Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat medukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat diminta keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor ;

C.

Tata cara pengiriman

 

1.

Pengaduan diajukan kepada :

 

a.

Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana terlapor bertugas, atau

 

b.

Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawas dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan ;

 

2.

Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan mengirimkan kata “PENGADUAN pada pengadilan” pada bagian kiri atas muka amplop tersebut ;

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut

1.

Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman prilaku hakim ;

2.

Penyalahgunaan wewenang/jabatan ;

3.

Pelanggaran sumpah jabatan ;

4.

Pelanggaran terhadap peraturuan disiplin PNS atau Militer ;

5.

Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparatur lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat ;

6.

Pelanggarah hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman ;

7.

Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersipat administrative ;

8.

Pelayanan public yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum ;

WEWENANG PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

1.

Pengadilan Tingkat Pertana hanya memiliki kewenangan sebatas menerima pengaduan, dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pedoman ini ;

2.

Pengadilan Tingkat Pertama hanya dapat menangani pengaduan yang berkaitan dengan unit kerja atau aparat di pengadilan yang bersangkutan berdasarkan perintah dari pimpinan Pengadilan Tingkat Banding atau pimpinan Mahkamah Agung RI ;

PENGADUAN YANG DITERIMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

1.

Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan setiap pengaduan yang diterimanya kepada Pengadilan Tingkat Banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima ;

2.

Dalam hal suatu pengaduan jelas merupakan kewenangan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengetahui di Pengadilan dimana Terlapor bertugas, Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan pengaduan tersebut kepada Badan Pengawasan dengan tembusan kepada Pengadilan Tingkat Banding, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima ;

CARA MENYAMPAIKAN PENGADUAN KE PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

  1. Secara Lisan
    1. Melalui Tlp. (0744) 21560 dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pada jam kerja, dimulai dari 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB
    2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Muara Tebo di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 12, Muara Tebo.
  2. Secara Tertulis
    1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan keplada pimpinan dalam hal ini ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dengan cara diantar langsung, dikirim melalui email atau melalui POS ke alamat Kantor Pengadilan Agama Muara Tebo di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 12, Muara Tebo.
    2. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi Foto copy Identitas dan Dokumen Pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya  dalamhal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

=============================================================================

Hak-hak Dasar Pencari Keadilan

  1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
  2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
  3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
  4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
  5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
  • Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  • Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  • Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  • Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
  1. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
  2. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
  3. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
  4. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

Subcategories


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas